Forkopincam Saparua Melaksanakan Pertemuan Menyikapai Surat Larangan Dari Pemerintah Negeri Aboru

Polresta P. Ambon & P. P. Lease – Pertemuan Forkopincam Saparua dengan Pemerintah dan Saniri Negeri Haria terkait surat larangan dari Pemerintah Negeri Aboru Kecamatan Pulau Haruku No: 141/197/B/PN.Ab/X/2022Surat dari Negeri Aboru kepada pemerintah Negeri Haria.

Turut hadir dalam giat tersebut :

1. Kapolsek Saparua AKP JACOB WALALAYO

2. Danramil 1504-03/Saparua KAPTEN INF JUNAEDI

3. Ketua Saniri Bpk Oni Latuperissa

4. Bhabinkamtibmas Negeri Haria Brigpol R.Atapary

5. Babinsa Negeri Haria Serda H.Hataul

6. Sekertaris Negeri Haria Bpk Yohanes Lukas Hattu

7. Anggota Saniri

Kegiatan dibuka dengan penyampaian arahan dari Camat Saparua ,Kapolsek Saparua, KPN Haria dan Ketua Saniri Negeri Haria

Camat Saparua Menjelaskan langkah langkah koordinasi yg telah dilakukan oleh Forkopincam Saparua Terkait Laporan dari Pemerintah dan Saniri Negeri Haria ke Kecamatan Saparua yaitu : Telah berkoordinadi dan meminta petunjuk dari Kesbangpol Kab. Maluku Tengah. Telah berkoordinasi dengan menyurati pimpinan Kecamatan  P. Haruku utk mengecek kebenaran maupun legalitas surat tersebut dan membangun koordinasi dengan Pemerintah Negeri Aboru.

Telah berkordinasi dengan cara menyurati Dinas Perikanan Provinsi Maluku utk memberikan penjelasan terkai usaha perikanan dalam wilaya perairan.

Kapolsek Saparua. Kami selalu Forkopincam Saparua serius merespon apa yg menjadi laporan dari Pemerintah dan Saniri Negeri Haria yg disampaikan secara lisan kepada Camat Saparua. berharap agar Pemerintah Negeri Haria dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat agar tetap tenang karena ada dalam tahap koordinasi antar Forkopincan Saparua dengan Forkopincam P Haruku.

Maupun ke tingkat Kabupaten /Provinsi kami berharap agar cepat selesai. Permasalahan seperti ini kalau tidak disikapi dengan bijak sangat berpotensi terjadi Gangguan Kamtibmas utk itu semua pihak harus menahan diri.

KPN Haria :

Menyangkut surat ini sudah ada surat pertama namun surat itu tujuannya kepada pemerintah Negeri Aboru ketika surat ini kita lihat identitas tanda tangan atas nama pemerintah disitu saya curiga Pemerintah Negeri tidak menyampaikan kepada masyarakat karena mengingat jangan-jangan terjadi goncangan di masyarakat karena suratnya ini tidak pasti siapa pengirimnya, seperti yang telah dijelaskan Ibu Camat bahwa  ketika surat kedua saya sendiri meminta ketua Saniri dan Sekertaris untuk berkoordinasi dan koordinasinya ternyata hasilnya seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Camat dan ini disini juga kita mendapat informasi juga bahwa yang menanda tangani surat ini bukan pemerinta Negeri Aboru

Ketua Saniri Negeri Haria Sebagai Badan Saniri Negeri karena terkait surat ini juga ditanda tangani oleh Ketua Saniri Aboru berarti ini sesuatu yang resmi dan mengatasnamakan masyarakat dan surat ini juga bernomor surat lengkap Kalau ditinjau dari sudut waktu orang Haria pada hakekatnya ini bukan hal yang baru dari tahun 70an wilayah tersebut sudah dari dulu ditempati sero/rompong tidak ada masalah .

Menyikapi yang dibicarakan bapak KPN apa yang perlu ditinjau kembali oknum-oknum ini apakah memiliki kepentingan ataukah sesuatu yang lain lagi, Kami dari Negeri Haria meminta dari Pa Kapolsek ,ibu camat dan Pa Danramil tolong dievaluasi dan ditinjau suratnya kemudian yang bersangkutan diselidiki lebih supaya tau maksud dan tujuan surat ini.

Anggota Saniri Haria Ketika anggota Saniri Negeri Aboru membuat hal yang salah yang menyangkut nama baik Negeri itu juga bisa ditindak lanjuti di tingkat Kabupaten oleh sebab itu barangkali bisa berkoordinasi  dengan pihak Kecamatan Haruku yang bers

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *