Aksi Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Oleh Aliansi GERAMM Di Jaga Ketat Pihak Kepolisian

Polresta P. Ambon & P. P. Lease – Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Gabungan oleh Aliansi Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GERAMM) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSMPI) Maluku. Pada Hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 11.30 WIT, bertempat di Kantor Gubernur Maluku Kec. Sirimau Kota Ambon, telah dilaksanakan Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Gabungan oleh Aliansi Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GERAMM) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Bertindak selaku Korlap GERAMM Sdr. RIFAI SALIHI dan selaku Korlap DPW FSMPI Maluku Sdr. MAX LARATMASE, dengan melibatkan Peserta Aksi sekitar 35 (tiga puluh lima) Orang. Aksi Penyampaian Pendapat Dimuka Umum Gabungan oleh Aliansi Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GERAMM) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSMPI) Maluku, dalam rangka Menolak Kenaikan Harga BBM (Bahan Bakar Minyak) Bersubsidi.

pada Pukul 09.00 WIT, Peserta Aksi berkumpul di Pertigaan SPBU Kebun Cengkeh tepatnya di Depan Hotel Santika Kec. Sirimau Kota Ambon dan langsung melakukan Orasi secara bergantian oleh para Orator Aksi. setelah berkumpul Peserta aksi bergerak menuju Perempatan Gong Perdamaian Dunia Kec. Sirimau Kota Ambon dengan teknis pelaksanaan secara Long March.

Peserta aksi tiba di Perempatan Gong Perdamaian Dunia, dan kemudian melakukan Orasi secara bergantian oleh para Orator Aksi. pukul 11.00 Wit selanjutnya Peserta Aksi bergerak menuju Kantor Gubernur Maluku. setibanya di Kantor Gubernur Maluku dan kembali melakukan Orasi secara bergantian oleh para Orator Aksi serta menyanyikan lagu Reformasi.

Kehadiran kami disini hanya semata-mata untuk menyuarakan aspirasi rakyat, karena aksi kami hari ini adalah aksi kolektif demi mengawal Kesejahteraan rakyat, Kami Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GERAMM) menolak dengan keras kebijakan Pemerintah dalam menaikan harga BBM.

Kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikan harga BBM dinilai sangat tidak tepat, sebab dengan kebijakan ini akan berefek kepada kenaikan harga pada berbagai sektor lainnya yang tentunya akan memberatkan ekonomi rakyat, Kenaikan harga BBM yang dilakuan oleh Pemerintah telah berdampak kepada semua aspek yang akan semakin menyengsarakan rakyat.

Kami meminta kepada Bapak Gubernur Maluku untuk hadir di sini kemudian mendengarkan aspirasi kami untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Pusat, karena dengan adanya kenaikan harga BBM ini sangat berdampak pada ekonomi rakyat.

Kami meminta kepada Pemerintah untuk Batalkan Omnibus Law UU No. 11 Tentang Cipta Kerja, serta mendesak Pemerintah untuk menaikan upah minimum sebesar 10% hingga 13% Tahun 2023 dan menolak SK Kemenaker tentang PP 36 batas atas bawah, Sebagai seorang Kepala Daerah seharusnya memikirkan keluhan rakyat, sebab Gubernur Maluku merupakan Pemangku Jabatan untuk mendengar aspirasi rakyat yang kemudian didengar dan disampikan kepada Pemerintah Pusat, tapi kenyataannya sampai saat ini Bapak Gubernur Maluku tidak pernah sama sekali mau mendengarkan aspirasi kami.

setelah berorasi didepan kantor gubernur pada pukul 14.30 WIT, 10 (sepuluh) orang perwakilan dari Peserta Aksi diijinkan masuk kedalam Kantor Gubernur Maluku untuk melakukan Audience dengan Sekda Provinsi Maluku Bpk. Ir. SADLI IE, M.Si., IPU.

Penyampaian dari perwakilan Peserta Aksi, kepada Sekda maluku

Kami Meminta kepada Sekda Provinsi Maluku untuk bisa memfasilitasi perwakilan Peserta Aksi untuk bertemu dengan Bpk. Gubernur Maluku, Kami Juga Meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Instansi terkait untuk membentuk Tim Satgas dengan melibatkan para OKP dalam hal menindaklanjuti penimbunan BBM serta para oknum yang memanfaatkan situasi terkait kelangkaan minyak tanah di Kota Ambon.

Kami OKP menolak dengan keras kebijakan Pemerintah menaikan harga BBM Bersubsidi, Kami meminta kepada Pemerintah untuk Batalkan Omnibus Law UU No. 11 Tentang Cipta Kerja, serta mendesak Pemerintah untuk menaikan upah minimum sebesar 10% hingga 13% Tahun 2023 dan menolak SK Kemenaker tentang PP 36 batas atas bawah, Pernyataan sikap akan kami bacakan setelah kami bertemu/bertatap muka langsung dengan Bapak Gubernur Maluku.

Tanggapan dari Sekda Provinsi Maluku

saya Ucapan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berjuang untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait dengan kenaikan harga BBM, hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, Kita memang menghadapi persoalan yg sama bahwa kenaikan BBM adalah kebijakan pemerintah pusat yang berdampak signifikan terhadap kenaikan barang secara otomotis.

Kelangkaan BBM, jenis minyak tanah dari Pemda telah mengambil langkah dengan cara kedepan digantikan dengan Elpiji 3 Kg, Dengan kontrol bersama yang dilakukan akan menjadi bahan masukan untuk di perbincangkan bersama bgmna kita bisa mengantisipasinya.

Terkait dengan Kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan bahan pokok pemerintah propinsi telah melakukan langkah-langkah dengan menyurati beberapa kabupaten kota untuk mengantisipasi kelangkaan 9 bahan pokok. Dari pihak Pemda, telah melakukan operasi pasar untuk menjaga kesetabilan harga.

Dalam pelaksanaan aksi tersebut mendapatkan Pengamanan secara terbuka maupun tertutup oleh Pihak Kepolisian yang di pimpin langsung oleh Kabag Ops Polresta P Ambon, serta di dampingi Kasat Samapta Polresta Ambon, Kapolsek Sirimau, KBO Sat Samapta Polresta P Ambon dan KBO Intel Polresta Ambon, serta melibatkan Pers dengan rincian sbb :

– 25 Pers Dit Samapta Polda Maluku.

– 25 Pers Sat Samapta Polresta P. Ambon.

– 8 Pers Ik Polresta

– 5 Pers Sek Sirimau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *